Anri berpedoman kepada peraturan kepala anri nomor 40 tahun 2015 tentang rencana strategis arsip nasional republik indonesia. Peraturan presiden nomor 1 tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundangundangan. Nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan presiden tentang organisasi kementerian negara. Ketentuan ayat 2 huruf h angka 1 pasal 17 diubah dan penjelasan ayat 1a diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut. Peraturan presiden republik indonesia nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan presiden perpres adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah. Penjelasan ayat 1a diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut. Kemudian, sejalan dengan dikeluarkannya peraturan presiden nomor 32 tahun 2011 tentang masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia mp3ei 20112025, instruksi presiden nomor 14 tahun 2011. Undangundang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2015 tentang kementerian komunikasi dan informatika lembaran. Peraturan presiden nomor 58 tahun 2oi3 tentang badan. Peraturan presiden ri no 4 tahun 2015 tentang tahun. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Umum percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja negara, yang dilaksanakan melalui. Peraturan presiden perpres tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah. Dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara guna percepatan pelaksanaan. Pasal 4 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun. Permendesa pdtt nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga perlu menetapkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang.
Indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3956 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2010 lembaran negara republik indonesia tahun 2010 nomor 95. Permendesa pdtt nomor 4 tahun 2015 tentang badan usaha. Secara umum, keputusankeputusan presiden bersifat mengatur. Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 64, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3956. Peraturan presiden perpres tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Undangundang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5072. Best practice perpres nomor 16 tahun 2018 menerapkan praktekpraktek terbaik best. Pasal 4 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Perka bkn nomor 48 tahun 2015 pelaksanaan pengalihan pns. Undangundang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 3, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5052.
Admin dari blog tentang tahun 2019 juga mengumpulkan gambargambar lainnya terkait peraturan presiden ri no 4 tahun 2015 dibawah ini. Mar 15, 2018 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 2. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Perpres no162018 tujuan pengadaan menghasilkan bj yang tepat untuk setiap uang yang dibelanjakan. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang.
Tentang, perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah. Presiden indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan rahmat tuiian yang maha esa presiden republik indonesia, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 undang undang nomor tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengupahan. Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 linkedin slideshare. Republik indonesia tahun 20 nomor 29 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden nomor 28 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 12 tahun 20 tentang jaminan kesehatan lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 62.
Peraturan menterl kesehatan republik indonesia nomor tentang. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara lembaran negara. Umum percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja negara. Peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik lembaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor 28. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negaradaerah lembaran negara republik. Definisi di atas ditetapkan dalam undangundang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang rencana. Peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga kebijakan pengadaan barangjasa pemerintah. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 ulp universitas brawijaya.
Perka bkn nomor 48 tahun 2015 pelaksanaan pengalihan pns daerah kab kota yang menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan menjadi pns daerah provinsi. Peraturan presiden nomor 165 tahun 2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 339. Diantara huruf b dan huruf c ayat 2 pasal 7 disisipkan 1. Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barangjasa. Isi keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam keppres tersebut kecuali bila keppres memiliki muatan seperti peraturan presiden, maka keberlakuannya juga sama seperti peraturan.
Peraturan presiden nomor 54 tahun 2015 tentang kementerian komunikasi dan informatika lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 96. Pasal 4 1 pelaksanaan operasional grand design reformasi birokrasi 20102025 akan. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah sebagaimana. Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barangjasa. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian negara lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 8. Peraturan presiden r i nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Presiden tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Permendesa pdtt nomor 4 tahun 2015 tentang badan usaha milik.
Ketentuan ayat 2 huruf h angka 1 pasal 17 diubah dan penjelasan ayat. Peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional lembaran negara republik indonesia 7ahun 2016 nomor 4. Indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4916. Kami memasang iklan pada konten yang anda ingin jelajahi. Matriks perbedaan perpres 4 2015 dengan perpres 542010 khalid mustafa. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa. Penjelasan perpres nomor 4 tahun 2015 kacung abdullah.
Keputusan presiden indonesia atau biasa disingkat keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Permendesa pdtt nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, sehingga perlu menetapkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal. Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut pa adalah pejabat. Undangundang nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya undangundang pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia. Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja. Peraturan presiden republik indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 2019 dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang badan siber dan sandi. Perpres no 7 thn 2015 ttg organisasi kementerian negara. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barangjasa pemerintah disampaikan dalam acara rapat teknis pengendalian apbd ta 2019 surabaya, 2223 januari 2019. Jun 27, 2019 berikut yang dapat kami bagikan terkait peraturan presiden ri no 4 tahun 2015.
Unduh sebagai pdf, txt atau baca online dari scribd. Peraturan presiden republik indonesia nomor 82 tahun 2016 tentang strategi nasional keuangan inklusif dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Penjelasan pasal 4 huruf c ditambahkan 1 satu butir, yaitu. Peraturan presiden nomor 4 tahun 2016 percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ditetapkan 8 januari 2016 berlaku 19 januari 2016 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Nasional rpjmn 20102014, pada akhir tahun 2010 telah menyusun rancangan cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.
Jdih lkpp peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang. Jdih lkpp peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barangjasa pemerintah. Penjelasan pasal 6 huruf e diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 6. Keputusan presiden nomor 4 tahun 2009 tentang badan koordinasi penataan ruang nasional. Peraturan presiden republik indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa. Peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barangjasa pemerintah. Umum percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah perlu didukung oleh. Berdasarkan penjelasan pasal 89 ayat 4 huruf c, peralatan dan merial yang sudah yang akan menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun.
440 611 417 279 1133 47 1647 224 702 1026 642 893 1640 184 1505 1447 333 652 187 1231 106 1137 505 350 714 1008 1035 79 981 1086 1097